Percuma lapor polisi, ngopi sek lurr ben waras!

Sikap masyarakat yang mulai apatis dan kurang percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum menyebabkan munculnya tagar “Percuma lapor polisi”. Apakah hukum dapat berdiri tegak lurus sesuai dengan amanat undang-undang?

Pertanyaan ini muncul karena banyak opini publik yang mulai meragukan dan kurang mempercayai kinerja dari penegak hukum.

Adanya kasus-kasus pidana dan perlakukan khusus terhadap tersangka yang memiliki kekuasaan menunjukkanbahwa hukum negara +62 sedang tidak baik-baik saja. Piye lurr, sebelum membahas lebih dalam, kita ngopi dulu supaya waras ya !!

Percuma lapor polisi

Setiap interaksi menghasilkan persamaan, perbedaan, kemarahan, perkelahian ataupun peperangan. Adanya tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi atau pencurian membutuhkan hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan menindak.

Oleh sebab itu, negara +62 membutuhkan hukum yang dapat bertindak dengan adil, mengayomi masyarakat dan menghukum para penjahat sesuai dengan perbuatannya.

Hukum tersebut harus memiliki prosedur dan tujuan yang jelas, yaitu menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Karena dalam sejarah, tidak semua penegak hukum itu melakukan tugas dengan baik.

Hal ini terbukti bahwa dalam penegakan hukum, masih ada oknum-oknum yang menerima suap, korup atau berpihak kepada pihak kepada para tersangka karena mendapatkan suap. Ini berarti harus ada reformasi kepada aparat penegak hukum.

Jika hukum lebih berpihak kepada penguasa dan yang memiliki uang, lalu bagaimana rakyat kecil yang menjadi korban dan ingin memperjuangan keadilan? Jika kalian membutuhkan jawaban ini, tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang.

Disinilah media sosial memberikan peranan yang sangat penting dalam mengontrol dan memberikan pengawasan terhadap para penegak hukum yang nakal.

Media sosial menjadi alat bagi para netizen untuk memantau dan memperjuangkan hak-hak hukum kepada masyarakat kecil yang sedang mencari keadilan.

Sebagai bagian dari masyarakat, kepemimpinan Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo wajib mendapat apresiasi dan dukungan, karena sudah menjadi kapolri yang bersih.

Pemecatan anggota polri yang menyalahgunakan wewenangnya juga tindakan yang berani demi mereformasi dan memperbaiki citra polisi. Oleh sebab itu, dukungan dan peran serta masyarakat juga sangat penting dalam memberikan pengawasan kepada para penegak hukum.

Media sosial juga menjadi alat bagi masyarakat untuk memviralkan video oknum yang nakal dan menggunakan jabatannya untuk memeras masyarakat.

Hukum milik siapa?

Hukum seharunya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat undang-undang. Keberadaan hukum sangat jelas, yaitu berfungsi untuk mengatur, memberikan hukuman dan menegakkan kebenaran.

Kasus Ferdy Sambo yang berlarut-larut dan mendapat seolah-olah mendapat perlakuan istimewa dan hampir terbebas dari hukuman. Namun karena desakan publik dan netizen, maka kejahatannya menjadi terbongkar.

Hukum juga harus bersifat netral, artinya tidak memihak kepada siapapun termasuk para penegak hukum itu sendiri apabila melanggar dan melakukan tindak pidana.

Kita sempat dihebohkan oleh beberapa kasus yang terjadi, misalnya kasus Ferdy Sambo dan juga kasus penganiayaan Mario Dandy kepada David. Dua kasus ini sempat membuat opini publik yang meragukan kinerja dari aparat penegak hukum, karena penangananya yang berbelit-belit dan tidak transparan.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum selalu memunculkan opini publik bahwa ada pembedaan antara rakyat dengan para elit atau penguasa. Hal inilah yang sempt membuat masyarakat geram dan kurang percaya terhadap institusi kepolisian.

Lapor netizen aja percuma lapor polisi

Media sosial ibarat matahari yang terbit pada pagi hari yang tepat waktu, melalui tangan-tangan netizen dalam komentarnya, kasus Ferdy Sambo dan Mario Dandy mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Cara penanganan yang lambat serta berelit-belit menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat janggal. Perlakuan istimewa terhadap pelaku juga memberikan image bahwa selalu ada ruang khusus bagi para penguasa.

Namun lagi-lagi karena aksi dari netizen melalui media sosial, maka kasus-kasus tersebut mendapatkan perhatian dan dukungan publik sehingga penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik.

Artinya bahwa meski ada oknum-oknum “yang nakal” dalam menegakkan hukum, namun masih banyak aparat penegak hukum berlaku jujur dan adil.

Apabila melihat beberapa rentetan kasus hukum yang terjadi, wajarkah jika masyarakat kurang percaya terhadap hukum? Apabila hukum lebih berpihak kepada penguasa dan pemilik jabatan tinggi?

Apakah ada transaksi dalam penegakan hukum ? Ya banyak guyonan dan opini publik yang mengatakan bahwa mending lapor netizen dari pada lapor polisi hehehe! Jika kasus tersebut viral, maka penanganannya bisa lebih cepat.

Karena banyak masyarakat yang kurang percaya kepada intitusi polisi, maka sampai muncul hashtag, “percuma lapor polisi”. Hashtag tersebut mewakili isi hati masyarakat yang kecewa dan tidak percaya kepada kinerja aparat penegak hukum yang cenderung tidak profesional.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam penegakkan hukum

Peran pemerintah dan pak Mahmud MD yang selalu mengawal kasus-kasus besar yang terjadi, maka berbagai kasus besar seperti pembunuhan brigadir Josua dapat diungkap dan pelakunya menjadi tersangka.

Keberhasilan dalam mengungkap kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa media sosial memberikan sumbangsih yang besar. Melalui tangan para netizen dalam komentar serta viralnya kasus tersebut, maka hukum bisa ditegakkan dengan adil.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang mengalami kasus hukum dan tidak mendapatkan keadilan supaya melakukan sharing dan membagikannya di akun media sosial, supaya para netizen membantu untuk memviralkannya.

Karena ada opini publik yang muncul bahwa, “kalau tidak viral maka tidak ditangani oleh penegak hukum.” Opini ini tidaklah sepenuhnya benar, karena banyak aparat penegak hukum yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan adil.

Semoga saja tagar percuma lapor polisi tidak muncul lagi, karena masyarakat Indonesia masih sangat percaya terhadap hukum dan aparat penegak hukum.

Masyarakat yang mencari keadialan?

Jika masyarakat sudah tidak percaya kepada hukum, lalu bagaimana masyarakat bisa mencari keadilan? Apakah hukum itu bisa berjalan dengan adil dan bertindak dengan benar jika tanpa pengawasan dari para netizen? Jangan mikir terlalu dalam, nanti anda bisa stres ya!

Ahh saya sungguh-sungguh sangat pusing jika harus berpikir seperti ini. Apakah keadilan dan kebenaran itu hanya milik Tuhan saja?

Sebagai bagiand ari masyarakat kita harus bangga terhadap bapak Presiden Jokowi yang sudah bersikap tegas kepada para aparat negara yang menyalah-gunakan wewenangnya. Terutama para penegak hukum yang mencari keuntungan diri sendiri dan mengabaikan keadilan dan kebenaran.

Harimau adalah penguasa dan raja hutan, yang siap memangsa hewan-hewan yang lain, kekuatan dan kecerdikannya sangup menangkap mangsa dengan mudah. Jika hukum lebih banyak berpihak kepada penguasa, ilustrasi apakah yang bisa menggambarkan keadaan ini?

Bukankah para korban kejahatan ini perlu mendapat perlindungan dan keadilan? Mereka seperti domba yang tidak berdaya dan akan binasa, begitu sulitnya untuk mendapatkan keadilan bagi orang-orang yang tidak memiliki relasi dan power.

Apakah masih ada kasus-kasus lain yang terjadi yang tidak mendapatkan keadilan hukum? Tidak ada yang tahu pasti, mungkin masih banyak kasus lain yang tidak pernah mendapatkan keadilan.

Sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum, kita tidak ingin hukum tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Kita ingin institusi POLRI terjaga harkat dan martabatnya, dihormati dan menjadi kebanggaan, karena di sanalah hukum itu dapat berjalan dengan benar.

Sebagai mahluk sosial dan bagian dari masyarakat, kami berharap bahwa intitusi kepolisian dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan bagi orang-orang yang lemah terutama para korban kejahatan.

Jangan ada lagi pembedaan, jangan ada lagi perlakuan khusus, terutama bagi para elit dan penguasa yang melakukan tindakan kejahatan.

kesimpulan

Peran masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan, pengawasan dan juga kritikan kepada instansi penegak hukum, supaya hukum dapat berjalan tegak lurus sesuai amanat undang-undang.

Masyarakat juga harus berperan serta dalam melaporkan oknum-oknum penegak hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk tujuan tertentu dan keuntungan pribadi.

Satu hal lagi, masyarakat jangan pernah memberi suap kepada oknum-oknum tertentu dalam menghadapi kasus apapun. Adakalanya, oknum-oknum yang menerima suap karena peran masyarakat sendiri yang suka atau terbiasa menyogok aparat tersebut.

Misalnya, mengurus perpanjangan SIM, pembuatan KTP elektronik ataupun ketika terkena tilang atau razia dari aparat penegak hukum. Salam waras dan jangan lupa ngopi sek lurr!!